Meravi.id

bumdes

meravi

Koperasi

Koperasi Merah Putih

Sinkronisasi

Koperasi, UMKM dan BUMDES: Desa “Mangu” Pilih Mana?

10 Jun 2025

By: admin

Koperasi, UMKM dan BUMDES: Desa 'Mangu' pilih mana? Pertanyaan ini mencerminkan kondisi banyak desa saat ini. Desa termenung dan ragu. Bukan karena tidak punya potensi, melainkan karena bingung memilih arah saat tiga pilar ekonomi hadir secara bersamaan.

Awalnya, UMKM tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Kemudian koperasi hadir sebagai wadah kolektif. Kini, BUM Desa muncul sebagai lembaga resmi desa dengan payung hukum dari PP Nomor 11 Tahun 2021. Tiga kekuatan ini seharusnya bisa disatukan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak desa justru 'mangu', bingung menentukan siapa yang harus diprioritaskan.

UMKM: Pondasi Usaha Rakyat

UMKM merupakan denyut nadi ekonomi desa sejak lama. Mereka hadir lebih dulu, tumbuh organik, dan sangat dekat dengan warga. Warung kelontong, pengrajin, pedagang sayur, hingga pelaku jasa seperti laundry dan katering adalah pelaku UMKM yang setia bertahan di tengah tantangan.

Namun, UMKM juga sering berdiri sendiri. Akses permodalan terbatas, pelatihan minim, dan daya saing lemah. Di sinilah seharusnya koperasi dan BUM Desa hadir sebagai pendukung, bukan pesaing. Tapi sayangnya, dalam praktiknya, kerja sama ini belum banyak terjadi.

Koperasi: Wadah Ekonomi Kolektif

Koperasi, seperti Koperasi Desa Merah Putih, dirancang untuk memperkuat ekonomi warga secara kolektif. Prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi menjadi landasan utamanya. Koperasi bisa menyediakan modal usaha, mengelola distribusi barang, atau menjual hasil panen warga.

Namun, kadang koperasi dianggap terlalu birokratis atau kalah cepat dibanding UMKM. Bahkan tak jarang, koperasi malah bersaing dengan usaha warga yang justru jadi anggotanya. Ini memperbesar rasa kecewa, memperparah kebingungan, dan menjadikan desa semakin 'mangu'.

BUM Desa: Wajah Baru Ekonomi Legal

BUM Desa hadir sebagai lembaga milik desa yang legal dan fleksibel. Berdasarkan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021, BUM Desa bisa mengelola berbagai unit usaha: air bersih, wisata, perdagangan, dan lainnya. Dengan struktur organisasi dan modal dari APBDes, BUM Desa punya daya dorong kuat.

Namun, justru karena keunggulannya itu, BUM Desa kerap dianggap menggeser UMKM atau koperasi. Apalagi jika unit usaha BUM Desa berjalan tanpa melibatkan pelaku usaha lokal, maka konflik kepentingan sulit dihindari. Jika tidak dikelola hati-hati, peran BUM Desa bisa jadi sumber polemik baru.

Desa Butuh Kepemimpinan Kolaboratif

Kondisi 'mangu' harus dijawab dengan kepemimpinan yang jelas. Pemerintah desa tidak bisa hanya diam menyaksikan persaingan tanpa arah ini. Dibutuhkan peta jalan kolaborasi yang menjelaskan peran, posisi, dan ruang kerja masing-masing entitas.

UMKM harus tetap hidup, koperasi diberdayakan, dan BUM Desa difungsikan secara strategis. Semua pihak perlu duduk bersama, menyepakati wilayah kerja, dan saling mengisi. Misalnya, UMKM mengelola produk, koperasi mendukung logistik, dan BUM Desa membuka akses pasar.

Dari 'Mangu' Menuju Mandiri

Desa tidak perlu memilih satu dan menyingkirkan lainnya. Yang dibutuhkan adalah ekosistem ekonomi yang sehat, adil, dan saling melengkapi. Koperasi, UMKM, dan BUM Desa bukan kompetitor, melainkan komponen yang harus dirangkai menjadi kekuatan bersama.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, desa harus mulai dari sekarang. Menyudahi rasa ragu, merawat semua potensi, dan menjadikan ekonomi desa sebagai gerakan kolaboratif. Saat desa berhenti 'mangu', saat itulah masa depan mulai nyata dibangun.

Preview